Make your own free website on Tripod.com

Yayasan Dana Kesejahteraan Mandiri, dibidani langsung oleh Suharto melalui Keppres No. 92 tahun 1996. Selain diketuai oleh Suharto, beberapa orang Menteri lama dan baru duduk dalam badan pengurusnya, yakni Menteri Kesra dan Pemberantasan Kemiskinan Haryono Suyono sebagai Wakil Ketua II, Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Subiakto Tjakrawerdaya sebagai Sekretaris, Menteri Keuangan yang baru, Fuad Bawazier, sebagai Wakil Sekretaris, serta Menteri Sekretaris Negara yang baru, Saadilah Mursyid, Menteri Perdagangan dan Industri yang baru, Bob Hasan, dan Menteri Sosial yang lama, Inten Suweno sebagai anggota. Bambang Trihatmodjo diangkat sebagai Bendahara, dengan Wakil Bendahara Anthony Salim. Anggota-anggota lain adalah dari kalangan pengusaha lain adalah Liem Sioe Liong, Sudwikatmono, Eka Tjipta Widjaja, Henry Pribadi, Prajogo Pangestu, Rachman Halim (Gudang Garam) dan Putra Sampurna (Sampurna).

Dalam waktu satu setengah tahun, YDKM ini telah berhasil mengumpulkan dana sekitar Rp 768,6 milyar. Ini bukan hanya berasal dari "sumbangan" para pengusaha besar, tapi juga pengusaha menengah, ditopang kebijaksanaan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak bahwa para wajib pajak yang penghasilannya di atas Rp 100 juta, harus menyisihkan sedikitnya 2% dari laba bersih perusahaannya bagi yayasan ini. Gagasan itu dicetuskan oleh Eka Tjipta Widjaja, yang juga aktif melakukan fund raising bagi YDSM bersama Menteri Negara Kependudukan, Haryono Suyono, bulan April dua tahun lalu.

Eka Tjipta Widjaja dan kelompok Sinar Masnya, memang dekat dengan keluarga besar Suharto dan Habibie. Probosutedjo, misalnya, adik tiri Suharto, memiliki 22,5% saham dalam perusahaan real estate PT Duta Pertiwi yang dikenal sebagai bagian dari kelompok Sinar Mas, dan menjabatg sebagai Presiden Direktur dari perusahaan itu. Selain itu, sejumlah industri kimia anggota kelompok Sinar Mas merupakan kongsi dengan kelompok Bimantara (Bambang Trihatmodjo) dan Timsco (Timmy Habibie). Karuan saja di hari ulangtahun perkawinannya yang ke-50, Eka Tjipta Widjaja menyumbang Rp 1 milyar pada Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan yang dibendaharai oleh Tutut.

Tak mau kalah dengan kedermawanan Eka Tjipta Widjaja, rupanya, Sudwikatmono sebagai direktur PT Indocement pertengahan tahun lalu menjanjikan sumbangan Rp 4,26 milyar bagi yayasan ini.

"Susu tante" (sumbangan sukarela tanpa tekanan) dari para pengusaha itu kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin yang tergolong Keluarga Pra-sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, yang berada di luar jangkauan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang berjumlah sekitar 11,5 juta jiwa -- sebelum krisis moneter melanda Indonesia. Bantuan itu berupa Tabungan Keluarga Sejahtera (Takesra) dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (Kukesra).

Menyusul empat besar yayasan Suharto yang lain, Dakab, Dharmais, Supersemar, serta YAMP, YDKM juga berkantor di gedung Granadi (Graha Dana Abadi). Seperti kakak-kakaknya pula, dana yang terkumpul oleh YDKM sebagian akan tersalur kembali ke perusahaan-perusahaan milik keluarga Suharto. Tak lama setelah yayasan ini berdiri, Haryono Suyono, Wakil Ketua YDKM yang waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Kependudukan merangkap Kepala BKKBN menandatangani kerjasama pengadaan bibit hortikultura dengan PT Intidaya Agrolestari.

Menurut sang Ketua BKKBN, pinjaman YDKM sebesar Rp 2000 per keluarga yang untuk membuka Tabungan Kesra, hendaknya digunakan untuk membeli bibit hortikultura yang dapat dikembangkan di lahan milik para petani miskin ini. Lalu, siapa pemilik PT Intidaya Agrolestari? Bob Hasan, Menteri Perdagangan dan Industri yang baru (Wibisono, 1995; IEFR, 1997: 480-481; Gatra , 27 Jan. 1996;Suara Independen , Jan.-Febr. 1996; Swa, 9-29 Mei 1996: 40; Eksekutif , Maret 1997: 27; D&R, 14 Juni 1997: 81; Jakarta Post , 25 Juni 1997; Bisnis , tanpa tanggal).

Yayasan trah Solo & trah Yogya: --------------------------------------------- Seperti dijelaskan di depan, ada satu yayasan yang didirikan keluarga besar Nyonya Tien Suharto di Solo, yakni Yayasan Mangadeg, dan satu lagi yang didirikan keluarga besar Soeharto di Yogya, yakni Yayasan Kemusuk Somenggalan.

Yayasan Mangadeg resminya didirikan tanggal 28 Oktober 1969 untuk membangun dan mengelola Astana Giribangun, kuburan orang-orang yang mau dianggap keturunan keraton Mangkunegaran, walaupun sesungguhnya tidak berdarah bangsawan. Dengan kata lain, dengan dikuburkan di situ, keluarganya seolah-olah dapat "membeli" darah bangsawan itu. Itulah mausoleum di mana Nyonya Tien Suharto, seorang adiknya, dan kedua orangtuanya dikuburkan.

Menurut akte pendiriannya, Suharto dan Nyonya Tien Suharto adalah pelindung dan ketua umum yayasan itu, sedangkan Mangkunagoro VIII ketua kehormatannya. Ketua hariannya waktu itu adalah usahawan asal Solo, Sukamdani Sahid Gitosarjono, yang ikut menyumbangkan Rp 30 juta untuk modal pertama yayasan itu. "Saya lakukan hal itu dengan harapan mendapat imbalan pahala berlimpah. Nyatanya ada berkahnya -- usaha-usaha saya jadi lancar," jelas Sukamdani pada Tempo , 3 Desember 1977 (hal. 8).

Dalam dasawarsa 1970-an, ketika masih menjadi wartawan Tempo , saya mendengar bahwa para pemegang HPH harus menyetor sejumlah dana ke rekening Dirjen Kehutanan Sujarwo, yang merangkap Bendahara Yayasan Mangadeg. Menurut Sukamdani Gitosarjono, seluruh biaya pembangunan kuburan itu, yang dikerjakan secara padat karya selama dua tahun (1974-1976) dengan mengerahkan 700 orang penduduk desa setempat, "cuma" menelan biaya Rp 437,8 juta. Begitu katanya dalam konferensi pers, akhir November 1977, menanggapi kritik mahasiswa dan desas-desus bahwa kuburan itu menelan biaya Rp 4 milyar (Tempo, 3 Des. 1977: 8-9).

Selain memeras para pemegang HPH, sampai akhir 1980-an Yayasan Mangadeg juga punya bisnis lain, lewat Bernard Ibnu Hardoyo, adik kandung Nyonya Tien Suharto. Atas nama Yayasan Mangadeg, Ibnu Hardoyo dan ayahnya, Soemoharjomo (= Soemoharmanto), mendirikan PT Gunung Ngadeg Jaya pada tanggal 8 Juni 1971, yang memiliki 30% saham pabrik semen PT Semen Nusantara di Cilacap.

Selain itu, lewat PT Gunung Ngadeg Jaya, Mangadeg masih punya sejumlah saham dalam pabrik kabel Gajah Tunggal, PT Kabelmetal Indonesia, dalam tiga perusahaan kongsi dengan kelompok Miwon dari Korea, dan dalam PT Pasopati, satu holding company yang dioperasikan Bob Hasan. PT ini menguasai sejumlah saham perusahaan pelayaran PT Karana Lines dan PT Garsa Line, perusahaan pengangkut kayu kongsi Karana Lines dengan sejumlah investor Jepang.

Kemudian, lewat Sukamdani dan Soemoharjomo, Mangadeg juga mendapat pemasukan dari kelompok hotel Sahid, hotel Kartika Chandra, dan konsesi hutan PT Sahid Timber.

Belum lagi pemasukan Mangadeg dari PT Rejo Sari Bumi yang mengelola peternakan sapi "3-S" seluas 600 hektar di Desa Tapos, Kecamatan Cibedug, dekat Bogor. Ayah Nyonya Tien Soeharto, Soemoharmanto, tercatat sebagai direktur perusahaan yang dibentuk tanggal 25 November 1971. Peternakan PT Rejo Sari Bumi itu sendiri, baru mulai digarap tahun 1974, setelah memperoleh tanah eks perkebunan PNP XI.

Selanjutnya, PT Rejo Sari Bumi juga menjadi pemegang saham perkebunan tebu PT Gunung Madu Plantations dan pabrik gula PT Gula Putih Mataram, di Lampung, bersama-sama Yayasan Trikora dan Harapan Kita, raja gula Malaysia, Robert Kuok, serta dua partner bisnis lama keluarga Suharto, yakni Liem Sioe Liong dan Yance Lim.

Bisnis manis yang berlepotan uang -- dan keringat petani tebu serta buruh pabrik gula -- itu kini dipegang oleh Bambang Trihatmodjo lewat kelompok Bimantaranya (Gitosardjono, 1974; Akhmadi, 1981: 74, 115, 173-176; Pura dan Jones, 1986a; Robison, 1990: 260-261, 343-347, 362; Shin, 1989: 250-251; Warta Ekonomi, 29 Okt. 1990: 27, 22 Juni 1992: 16, 7 Nov. 1994: 17; Detik, 25-31 Agustus 1995: 5; Prospek, 22 Jan. 1994: 27; Swa, 30 Jan.-19 Feb. 1997: 21, 3-16 Juli 1997: 87).

Besarnya dana mausoleum Mangadeg serta pembangunan peternakan Tapos seluas 600 hektar, dikecam secara keras oleh mahasiswa ITB dalam Buku Putih 1978. Dokumen itu serta penolakan terhadap pencalonan kembali Suharto sebagai Presiden mengakibatkan Ketua Dewan Mahasiswa ITB, Heri Akhmadi, diseret ke pengadilan. Kurang lebih bersamaan dengan itu, berlangsung pengadilan Sawito Kartowibowo yang juga menyerukan agar Suharto meletakkan jabatan. Tokoh kebatinan itu dalam pembelaannya juga mengecam pembangunan mausoleum dan peternakan keluarga Suharto itu (McDonald, 1980: 234-236; Akhmadi, 1981: 74; Bourchier, 1984: 55).

Dengan pemenjaraan kedua pembangkang itu, tamatlah perdebatan tentang mausoleum dan peternakan raksasa itu. Padahal, asal-usul peternakan Tapos serta cara pengembangannya, penuh contoh manipulasi kekayaan rakyat Indonesia. Pertama-tama, ternak yang merupakan modal utama Tapos diperoleh Sigit, pengelola peternakan keluarga Suharto itu, dari Australia, atas biaya dinas. Sapi Abidin, begitulah.

Barangkali banyak orang sudah lupa bahwa tanggal 3-5 April 1975, Suharto secara informal berjumpa dengan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, di Townsville, sebuah kota terpencil di negara bagian Queensland sebelah Utara yang beriklim tropis. Di sana Whitlam sekali lagi mengulangi pernyataan sikapnya pada Suharto, yang sudah dinyatakannya di Wonosobo, Jawa Tengah, bulan September 1974, bahwa Timor Leste sebaiknya masuk Indonesia, karena tidak punya cukup sumberdaya untuk merdeka sendiri. Sebagian percakapan tentang masa depan Timor Leste dilakukan oleh Suharto dan Suharto di peternakan sapi dan perkebunan tebu "Brandon" milik Pioneer Sugar Mills di pulau Magnetic, lepas pantai Townsville. Wartawan setempat yang meliput kunjungan itu, mencatat betapa tertariknya Suharto mengetahui seluk-beluk pembibitan sapi jenis drought-master dan brahman di peternakan itu.

Dalam percakapan dengan kepala peternakan Pioneer Sugar Mills, Paddy Archer, Suharto mengungkapkan bahwa iapun memiliki satu peternakan milik keluarganya di Indonesia. Ia juga menyatakan keinginannya untuk kembali menjadi petani purna waktu, setelah lengser keprabon. Untuk itulah ia ingin mengimpor sapi Australia. Turut dalam kunjungan informal ke Townsville itu, Menteri Pertanian waktu itu, Ir. Thoyib Hadiwidjaja, yang khusus mengadakan pembicaraan dengan Menteri Pengembangan Daerah Utara, Dr Patterson, tentang kemungkinan mengimpor sapi Australia (Courier Mail, 2 & 5 April 1975).

Anakbuah Suharto yang satu ini pernah sangat berperan dalam pengembangan peternakan Tapos, sebagaimana dipaparkan dalam pleidoi Sawito Kartowibowo.

Pada saat itu, sejumlah ternak di-booking oleh Suharto. Kemudian, di penghujung tahun 1975, selesai mendaratkan pasukan penyerbu di Timor Leste, bulan Desember 1975, kapal-kapal pendarat (LST) milik Komando Lintas Laut Militer (Kolinlanmal) ditugaskan melanjutkan pelayarannya ke Townsville, guna menjemput sapi-sapi Australia yang sudah di-booking Suharto itu, dan mengangkutnya ke Jakarta. Nama kerja besar yang dibiayai rakyat Indonesia ini adalah Operasi Andhini Bhakti, yang dibeberkan dengan bangga oleh Kolinlanmal menjelang ulangtahunnya yang ke-31, tanggal 1 July 1993 (Surya , 30 Juni 1993). Dari Jakarta, sapi-sapi Australia itu selanjutnya diangkut ke ranch keluarga Suharto di Tapos.

Dari Tapos, dana bantuan Presiden digunakan untuk "menyumbang" bibit-bibit ternak ke propinsi-propinsi, dengan dalih memperbaiki mutu ternak rakyat. Ini, sekali lagi merupakan "proyek" bagi Sigit Harjojudanto. PT Bayu Air, perusahaan EMKU (Ekspedisi Muatan Kapal Udara)-nya dikontrak untuk menerbangkan sapi-sapi Australia itu -- atau hasil penyilangan dan pembibitan di Tapos -- ke daerah-daerah luar Jawa.

Namun Bayu Air, belum punya pesawat sendiri. Ini bukan masalah bagi putera sulung seorang presiden yang berkelakukan bak Raja seperti Suharto. AURI diminta "menyumbangkan" sebagian pesawat Herculesnya untuk mengangkut ternak bantuan Presiden dari Tapos itu. Logo TNI/AU, ditempeli logo PT Bayu Air. Itu hanya salah satu fasilitas negara yang dinikmati perusahaan milik Sigit itu, di samping menjadi calo pesawat Lockheed AS, serta menikmati pungutan wajib 5% dari seluruh barang muatan udara yang diterbangkan masuk dan ke luar Indonesia, berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Udara (McDonald, 1980: 233-234; Robison, 1990: 344, 347; Vriens, 1995: 49-50; Aditjondro, 1998).

Begitulah cerita seputar sapi-sapi Australia di Tapos, yang pantang diungkapkan pers Indonesia, kalau tidak ingin bernasib malang seperti Heri Akhmadi dan Sawito Kartowibowo. Maka amanlah Suharto untuk sering-sering menjamu tamu-tamunya di Tapos, termasuk "menegur" sekitar 30 juragan konglomerat keturunan Cina, untuk menyumbang sebagian sahamnya kepada koperasi, tanggal 4 Maret 1990. Baru empat tahun kemudian, Suharto tiba-tiba menangkis apa yang dikatakannya tudingan berbagai pihak, bahwa di ranch keluarga presiden ada barang-barang mewah seperti istana, kolam renang, lapangan golf, bahkan helipad. Makanya ia mengundang para pejabat lembaga-lembaga PBB di Jakarta ke Tapos, pada hari Sabtu di akhir bulan Oktober 1994, untuk membuktikan bahwa di peternakan itu "tidak ada apa-apanya" (Warta Ekonomi, 7 Nov. 1994: 17).

Tampaknya sang presiden menganggap bahwa memiliki ranch seluas 600 hektar di Pulau Jawa, di mana pada tahun 1983 sebanyak 54% keluarga tani hanya memiliki 0,5 hektar tanah (Suhendar dan Kasim, 1996: 111), bukan merupakan kemewahan. Karuan saja anak bungsu sang presiden pun kemudian mengganggap bahwa kebun buahnya seluas 260 hektar di tepi koridor Cibubur-Cianjur, juga bukan suatu kemewahan.

Awal 1993, saham Mangadeg di pabrik semen Cilacap itu dibeli oleh Hashim Djojohadikusumo dan iparnya, Titiek Prabowo. Kendati demikian, saham-saham Gunung Ngadeg yang tersisa, masih cukup menumpuk rezeki Mangadeg. Laba bersih PT Kabelmetal tahun lalu sudah mencapai Rp 6 milyar. Dalam tahun yang sama, laba bersih PT Hotel Sahid Jaya International sudah mencapai Rp 10,4 milyar. Ekspansi itu masih jalan terus, tak terpengaruh oleh krisis moneter di Indonesia. Terbukti bahwa di pertengahan Desember lalu, ke-24 hotel Sahid di Indonesia dan Arab Saudi, yang ditaksir bernilai 1 milyar dollar Australia, berhasil membangun aliansi strategis dengan maskapai perhotelan AS, Park Plaza, dengan langkah pertama merangkul hotel-hotel Kemayan di Australia.

Sementara itu masih ada sejumlah saham PT Pasopati dalam perusahaan pelayaran PT Karana Lines berikut anak perusahaannya, PT Garsa Line yang khusus bergerak di bidang angkutan kayu. Karana Lines ini, tergolong perusahaan pelayaran top di Indonesia, dengan armada berbobot mati 21.539 ton (IEFR, 1997: 232, 524; Info-Bisnis, Edisi Khusus 1994: 82; Australian Financial Review. 17 Des. 1997).

Seperti halnya Mangadeg, Yayasan Kemusuk Somenggalan juga berurusan dengan hutan, namun bukan di negeri sendiri. Yayasan yang diketuai Raden Notosoewito ini membawahi kelompok MUSA (Mitra Usaha Sejati Abadi) yang menguasai 150.000-Ha konsesi hutan di Surinam dan sedang berusaha memperlebar sayap ke Guyana dan Brazil ( Skephi dan IFAW, 1996).

Bisnis dan diplomasi luar negeri: ---------------------------------------------- Yayasan-yayasan yang diketuai anak, menantu, serta keluarga besan Suharto, selain merupakan alat bisnis keluarga Suharto, sekaligus menunjang politik luar negeri Suharto. Yayasan Tiara misalnya, digunakan Tutut untuk mencoba menggemboskan gerakan perlawanan siswa-siswa Timor Leste dengan cara merekrut mereka menjadi buruh di pabrik-pabrik yang dekat atau ikut dimiliki keluarga Suharto, seperti pabrik semen Indocement di Cibinong, pabrik tekstil Kanindotex di Bawen (yang kini telah resmi diambil-alih Bambang Trihatmojo), pabrik tekstil PT Sritex di Sukoharjo, serta kilang kayu Barito Pacific di Kalimantan milik Prajogo Pangestu, teman bisnis Bambang maupun Tutut (Aditjondro, 1994: 48).

Selain mencaplok para pemuda Maubere dari kampung halamannya, lalu mencangkokkan mereka di pabrik-pabrik yang dikuasai keluarga besar Suharto, ada juga satu yayasan lain yang melakukan misi yang hampir sama: melunturkan nasionalisme pada pemuda Maubere. Itulah Yayasan Tunas Harapan Timor Lorosae (YTHTL), yang ikut diasuh oleh Lopes da Cruz, Dubes Keliling Indonesia untuk urusan Timor Leste, yang juga orangnya Tutut.

Menurut da Cruz, yayasan ini bekerja khusus untuk memperhatikan narapidana politik mahasiswa Timor Leste, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri mereka. Di samping itu, YTHL juga berusaha menyalurkan para mahasiswa Timor Leste ke kampus-kampus di luar Jawa dan Bali, di mana gerakan klandestin mahasiswa Timor Leste, Renetil, belum begitu berakar. Misalnya, awal Juni yang lalu, empat orang pengurus YTHL berkunjung ke Sulawesi Utara, menemui Gubernur E.E. Mangindaan, untuk menjajaki kemungkinan menempatkan 25 orang mahasisa Timor Leste di Unsrat, IKIP Tondano, dan UKI Tomohon. Gubernur Mangindaan menyambut baik rencana itu, supaya para mahasiswa Timor Leste "jangan dipolitisasi," katanya (Kompas & Media Indonesia , 28 Juni 1994; Jawa Pos , 3 Juni 1995).

Sementara itu, berkat kedekatannya dengan Tutut (dan ibunya, sewaktu ia masih hidup), PT Sritex, yang anak perusahaannya juga melibatkan adik Ketua Golkar, Harmoko, berhasil menembus embargo Portugal terhadap barang-barang Indonesia dengan mengekspor 15 ton benang kapas ke pabrik tekstil milik Manuel Macedo, teman bisnis Tutut di Portugal, yang juga menjadi pelobi utama bagi rezim Suharto di Portugal dan bekas jajahannya di Afrika (Santos dan Naia, 1997).

Pembongkaran produk Sritex di pelabuhan Leixoes, menggegerkan pers Portugal serta para aktivis Timor Leste di sana. Tapi karena ekspor Sritex itu resminya transaksi bisnis biasa, pemerintah Portugal tidak dapat melarang. Berkat "pijakannya" di Portugal itu, awal tahun lalu Sritex berhasil memenangkan order 1/2 juta seragam tentara Jerman, senilai US$ 10,4 juta, atau Rp 25 milyar waktu itu (Aditjondro, 1994: 49; FEER, 13 Maret 1997: 63).

Untuk mendukung diplomasi luar negeri berbau duit itu, dibentuklah Yayasan Kebudayaan Portugal-Timor (YKPT) yang juga berada di bawah pengaruh Tutut. Yayasan ini, menurut Lopes da Cruz, merupakan mitra kerja Perhimpunan Persahabatan Portugal Indonesia (PPPI) yang diketuai oleh Manuel Macedo, partner bisnis PT Sritex di Portugal (Forum Keadilan , 23 Juni 1994: 34; Kompas , 28 Juni 1994).

Celakanya bagi YKPT ini, rencana mereka untuk mengirimkan suatu misi kesenian Indonesia ke Portugal, praktis batal akibat eskalasi semangat pro-Timor Leste di negeri bekas penjajahnya, berkat hijrahnya lebih dari 100 pemuda Maubere ke Portugal lewat berbagai gedung kedutaan di Jakarta, yang disusul pula dengan pemberian Hadiah Nobel Perdamaian 1996 pada Jose Ramos-Horta dan Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo.

Kegiatan Yayasan Bimantara resminya juga bersifat nirlaba, tapi ujung-ujungnya juga berbau bisnis merangkap politik. Berkat promosi kain Timor dalam busana modern rancangan Prajudi Admodirdjo yang disponsori Yayasan Bimantara (Kompas, 11 Sep, 4 Des. 1994), produk PT Dilitex mendapatkan popularitas secara nasional, bahkan internasional.

Selain "menangani" Timor Leste lewat Yayasan Tiara, Yayasan Kebudayaan Portugal-Timor, dan Yayasan Tunas Harapan Timor Lorosae, Tutut juga berniat mendirikan sebuah yayasan untuk mengelola sebuah perguruan tinggi di Timor Timor. Untuk itu ia telah memilih Kepala Desa "boneka" Komoro, Vitorino, seorang mauhu (informan), sebagai ketua yayasannya. Menurut kantor berita alternatif, Matebean , 12 Januari lalu, faktor bisnis melatarbelakangi maksud pembangunan perguruan tinggi itu, yaitu mendidik tenaga ahli untuk mendukung perluasan bisnis keluarga Suharto di Timor Leste.

Dugaan Matebean cukup berdasar. Setelah jatuhnya Jenderal Benny Murdani dari puncak kekuasaannya di ABRI dan munculnya Letnan Jenderal Prabowo Subianto sebagai anjing herder keluarga besar Suharto - Djojohadikusumo, bisnis anak-anak Suharto mulai berkembang pesat di koloni Indonesia ini. Tutut sendiri berhasil menyingkirkan Robby Sumampouw, cukong peliharaan Benny Murdani, menjadi "raja kopi" di Timor Leste, dengan pasaran ekspor di Amerika dan Australia. Dia juga telah mendapat konsesi batu pualam di Manatuto, yang tadinya juga dikuasai Robby Sumampouw.

Kerabat Tutut yang lain sudah mulai merambah Timor Leste. Pamannya, Probosutejo, telah menyatakan minatnya membuka perkebunan kopi. Sedangkan sang adik, Tommy, yang paling tidak suka melihat suatu kesempatan emas berlalu, berhasil membujuk ayahnya untuk memperoleh konsesi perkebunan tebu seluas 200 ribu hektar di pantai selatan koloni itu, membentang antara Viqueque, Natarbora dan Betano. Sementara perkebunan yang akan mendatangkan 20 ribu buruh tani dan buruh pabrik gula dari Jawa terbentang di pesisir selatan, pabrik gulanya sendiri akan dibangun di Lospalos, 250 km dari Dili.


Seluruh investasi Tommy di Timor Leste, yang disalurkan lewat PT Putra Unggul Sejati dan PT Tidar Nusantara, mencapai 800 juta dollar AS. Itu tidak termasuk harga tanah, yang dicaplok secara cuma-cuma dari petani Maubere. Itu juga tidak termasuk ongkos pembangunan pembangkit listrik, sebab pabrik gula Tommy di Lospalos diharapkan akan memanfaatkan listrik dari PLTA yang akan dibangun di Iralalaro dari dana APBN sebesar Rp 500 milyar. Konon perkebunan tebu di pantai selatan itu merupakan kongsi Tommy dengan suami Tutut, Indra Rukmana.

Selain pabrik kopi Tutut, pabrik tekstil Titiek, pabrik garam beryodium Titiek pula, dan pabrik gula Tommy, bisnis keluarga besar Suharto dan antek-anteknya di Timor Leste akan bertambah dengan sebuah pabrik semen, yang akan dibangun oleh Budi Prakoso. Adik Setiawan Djody dan bekas suami Yenny Rachman itu, yang juga terlibat dalam pabrik Lamborghini bersama Tommy, akan memegang 51% saham pabrik semen di Laifu, Baucau. Sisanya, akan dimiliki oleh tokoh-tokoh Timor Leste, yang telah berhasil dirangkul oleh Tutut, yakni Abilio Araujo, bekas tokoh Fretilin di Portugal, yang sudah dipecat dari Fretilin karena pengkhianatannya, Francisco Xavier do Amaral, bekas Ketua Fretilin yang sudah bertahun-tahun hidup di bawah pengawasan Jenderal Dading Kalbuadi, dan, siapa lagi, Lopes da Cruz. Pabrik yang dipastikan akan mulai beroperasi tahun 1998 ini akan berkapasitas sekitar 1,5 juta ton setahun.

Bob Hasan dengan kelompok Nusamba-nya, tak mau ketinggalan untuk hadir pula di Timor Leste, dan menggandeng jajahan kita itu dengan Timor Barat melalui Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 30 ribu hektar di Timor Leste dan 30 ribu hektar di Timor Barat, atas nama PT Fendi Hutani Lestari. Peresmian HTI itu dilakukan sendiri oleh Suharto, beberapa tahun lalu. Namun praktis hanya bagian yang di Timor Barat yang jalan, sebab di Timor Leste rencana HTI Bob Hasan mendapat reaksi keras dari rakyat Maubere di Kabupaten Viqueque.

Kegagalan membuka HTI di Timor Leste kemudian ditebus oleh kapitalis-birokrat yang sama dengan melebarkan sayap PT Astra Motor, yang sejak 15 September 1997 mulai memasarkan aneka kendaraan bermerek Toyota di Timor Leste (Aditjondro, 1996a, 1997; Lema, 1997; Gatra, 5 Agustus 1995, 16 Agustus 1997; Suara Timor Timur , 27 Sept. 1997; Jakarta Post, 12 Nov. 1997; Matebean, 18 Nov. 1997, 12 Jan. & 18 Maret 1998; sumber-sumber lain).

Mengingat besarnya investasi keluarga besar Suharto di Timor Leste, baik yang sudah maupun belum diwujudkan, keinginan Tutut untuk mendirikan satu perguruan tinggi di sana cukup masuk akal. Namun di balik keinginan mendapatkan tenaga kerja berpendidikan tinggi, rencana itu juga berbau politis: perguruan tinggi swasta yang sudah ada, Untim, sudah berkembang menjadi basis perlawanan pemuda-pemudi Maubere terhadap pendudukan Indonesia, menyusul adik-adik mereka di SLTA. Berarti, setelah gagal menggemboskan perlawanan para siswa SLTA, Tutut kini berusaha merambah ke benak para lulusan SLTA.

Seperti halnya Yayasan Tiara milik Tutut, kegiatan Yayasan Balai Indah juga memadu agenda politis dengan agenda ekonomis: sambil berdagang di Asia Barat dan Eropa, berusaha menetralisasi para pendukung Timor Leste di arena internasional. Yayasan Balai Indah yang sehari-hari dikelola isteri Dubes RI di Moskow, Erna Witoelar, ikut melicinkan jalan barter teh Indonesia dengan kapas Uzbekistan. Kapas itu selanjutnya dijual ke Portugal dengan harga tunai sebesar US$ 17 juta (Gatra, 25 April & 6 Mei 1995).

Perdagangan barter Hashim dengan Uzbekistan dilakukan bersama-sama kelompok Texmaco, kelompok Bakrie, dan kelompok perusahaan keluarga Ibnu Sutowo. Walhasil, di antara keempat kelompok itu, Texmaco-lah yang maju ke depan, menggandeng raksasa kimia Jerman, Hoechst, untuk membangun lima pabrik serat polyester (bahan baku tekstil sintetis) di Eropa. Salah satu pabriknya akan dibangun di Portugal (EBRI, 12 Agustus 1995: 23; Jakarta Post , 14 Juli 1997).

Karuan saja pers dan polisi Portugal geger sekali lagi, karena Texmaco, yang muncul dengan nama Multikarsa Investment, merupakan perusahaan kedua yang tampaknya akan berhasil menembus embargo perdagangan Indonesia - Portugal. Selain karena alasan politis, Partai Hijau Portugal (Partido Ecologista Os Verdes ) dan asosiasi pedagang kecil dan menengah secara keras menentang rencana pembangunan pabrik kongsi Multikarsa-Hoechst di Portugal itu.

Kedua perusahaan Indonesia yang berada di ujung tombak usaha mendobrak embargo barang-barang Indonesia di Portugal, punya hubungan erat dengan keluarga Suharto. Sritex, yang melibatkan seorang adik Harmoko dalam beberapa anak perusahaannya, menurut kalangan perbankan di Solo juga dekat dengan Nyonya Tien Suharto (alm.). Sedangkan Texmaco, sebelum bisnis bersama Titiek Prabowo di Timor Leste dan bersama ipar Titiek, Hashim Djojohadikusumo di Uzbekistan, Texmaco jugalah yang menolong Titiek membeli banknya, Bank Putera Sukapura, ketika sedang anjlog. Anjlognya bisnis bekas bank milik Titiek itu a.l. karena kegagalan usaha investasinya di bidang real estate di Afrika Selatan bersama satu yayasan milik ANC (Aditjondro, 1996b).

Berapa nilai total kekayaan yayasan-yayasan Suharto? -------------------------------------------------------------------------- Sampailah kita sekarang pada pertanyaan: berapa nilai total kekayaan 77 yayasan itu?

Jawabannya: tidak ada yang tahu pasti, kecuali Suharto dan keluarga dekatnya, serta bendahara yayasan-yayasan itu. Namun satu ketika Wakil Ketua II Yayasan Dharmais yang eks Menteri Koperasi merangkap Kepala Bulog, Bustanil Arifin sesumbar: "Empat yayasan yang dipimpin Presiden Soeharto secara pribadi kini telah menjadi yayasan terkaya di dunia, jauh melebihi Rockefeller Foundation dan Ford Foundation di AS". Keempat yayasan yang dimaksud adalah Dharmais, Supersemar, Dakab, dan Amalbhakti Muslim Pancasila (Surabaya Post , 29 Juli 1994). Namun berapa persis kekayaan yayasan-yayasan itu, tidak diungkapkannya.

Menurut penelitian koresponden Far Eastern Economic Review , Michael Vatikiotis, total kekayaan, bunga bank, dan sumbangan tiga di antara keempat yayasan itu di tahun 1990, adalah sebagai berikut (FEER , 4 Okt. 1990: 63):

* Yayasan Supersemar, memiliki kekayaan senilai Rp 222 milyar, dan menerima bunga bank setiap tahun senilai Rp 24 milyar. Sumbangan yang diberikannya s/d bulan Maret 1990, adalah Rp 46 milyar.

* Yayasan Dharmais, memiliki kekayaan senilai Rp 60,8 milyar, menerima bunga bank setiap tahun senilai Rp 9 milyar, dan memberikan sumbangan sebesar Rp 15,4 milyar s/d bulan Maret 1990.

* Yayasan Dakab, yang terkecil di antara ketiganya, memiliki kekayaan senilai Rp 43 milyar, tidak diketahui berapa besar bunga bank yang diterimanya, dan hanya memberikan sumbangan sebesar Rp 2,4 milyar, sampai dengan bulan Maret 1990.

Itu data tahun 1990 dan sebagian besar berasal dari otobiografi Suharto. Misalnya, dalam otobiografi yang juga dikutip dalam laporan Warta Ekonomi (29 Okt. 1990: 28-29), Suharto hanya menyebutkan kekayaan yayasan-yayasannya yang berasal dari deposito, surat berharga, dan giro.

Pendek kata, itu baru pendapatan dari bank. Bukan dari saham di sekian perusahaan raksasa, seperti di pabrik-pabrik Indocement, pabrik-pabrik penggilingan gandum Bogasari, dan pabrik pupuk Kujang II. Atau dari dividen kelompok Nusamba.

Data lebih baru diungkapkan Suara Independen, edisi Januari-Februari 1996. Kekayaan Yayasan Dharmais yang ada di kas diperkirakan Rp 900 milyar. Walaupun angka kekayaan Dharmais itu belum yang dibenamkan di berbagai tempat seperti surat berharga, penyertaan uang, penyertaan saham di berbagai perusahaan, angka Rp 900 milyar itu sudah menunjukkan lonjakan luarbiasa dibandingkan dengan angka kekayaan Dharmais tahun 1990 yang menurut catatan Vatikiotis, 'hanya' Rp 60 milyar. Apalagi kalau dibandingkan dengan kekayaan Dharmais di tahun 1978, yang menurut pengakuan Suharto waktu itu baru berjumlah Rp 7 milyar (Tempo , 4 Febr. 1978).

Kalau seluruh dividen yang diterima dimasukkan dalam daftar kekayaan yayasan-yayasan itu, maka apa yang dikatakan Bustanil Arifin sangat masuk akal. Tahun 1994 misalnya, trio Dharmais-Dakab-Supersemar meraup dividen sebesar Rp 29 milyar dari penyertaan sahamnya di Bank Duta. Sedangkan tahun sebelumnya, trio yang sama meraup dividen sebesar satu trilyun rupiah dari penyertaan sahamnya dalam kelompok Nusamba (Suara Independen, Jan.-Febr. 1996).

Salah satu "pameran kekuatan" trio itu, ialah ketika mereka sekaligus menyuntikkan dana segar sebesar US$ 419,6 juta ke Bank Duta, tahun 1990, ketika bank itu kalah bermain valuta asing sebanyak Rp 770 milyar, atau US$ 420 juta waktu itu (Vatikiotis, 1990: 62; Forum Keadilan, 26 Mei 1994: 38). Nah, kalau US$ 400 juta lebih dapat dikeluarkan dalam sekejap mata, berapa duit yang tersisa di kas ketiga yayasan itu, silakan tebak sendiri.

Taksiran di luar negeri terhadap total kekayaan yayasan-yayasan yang diketuai Suharto dan isterinya sangat beragam. Paul Hunt yang menulis di koran Guardian & Mail yang terbit di Inggris, 1 Agustus dua tahun lalu, memperkirakan bahwa nilai kekayaan tak teraudit dari yayasan-yayasan Suharto sendiri sekitar US$ 5 milyar. Dengan kurs terakhir di mana US$ 1 melonjak-lonjak di sekitar Rp 12.000, berarti kekayaan yayasan-yayasan Suharto sekitar Rp 60 trilyun. Namun menurut taksiran badan rahasia AS, Central Intelligence Agency (CIA), sebagaimana dikutip dalam tesis Ph.D. Jeffrey Winters tahun 1991, kekayaan Presiden Suharto sendiri mencapai US$ 15 juta. Jumlah itu harus dilipat dua, kalau kekayaan seluruh anggota keluarga besarnya mau dimasukkan juga (Vriens, 1995: 49).

Itu baru taksiran tahun 1991, delapan tahun yang lalu, sebelum Nusamba menguasai saham-saham empuk di tambang tembaga-emas-perak PT Freeport Indonesia di Irian Jaya, serta raksasa automotif PT Astra Internasional. Makanya taksiran nilai total kekayaan seluruh keluarga besar Suharto, sebesar US$ 40 milyar (Newsweek, 26 Jan. 1998: 48), cukup masuk akal. Juga, cukup untuk menebus bangsa Indonesia dari kemelut moneter sekarang ini, tanpa harus berhutang pada IMF.

Dampak sosial, politis dan ekonomis yayasan-yayasan Suharto: ---------------------------------------------------------------------------- ----------- Secara sosial, politis dan ekonomis, 77 yayasan yang dipimpin atau dikuasai keluarga besar Suharto dan antek-anteknya punya limabelas dampak sebagai berikut:

* Pertama, dana trilyunan rupiah yang dikuasai yayasan-yayasan itu telah membantu Suharto menguasai faksi-faksi di dalam ruling elite Indonesia dengan membuat faksi-faksi itu saling mengimbangi, dan dengan menggeser favoritisme dari satu faksi ke faksi lain. Ini terang saja membuat politik nasional Indonesia menjadi sangat personalized , tanpa aturan main tertulis yang telah disepakati bersama. Dari kajian mendalam terhadap pasang-surut berbagai yayasan itu, sebagaimana dicatat oleh sejumlah pengamat (Robison, 1986; Shin, 1989; Pangaribuan, 1995) dapat kita amati lika-liku permain sebagai berikut:

Dalam dasawarsa pertama pemerintahannya, ketika Suharto masih kecipratan petro-dollar Pertamina dari kawan baiknya, Ibnu Sutowo, dan pada saat ia masih sedang mengonsolidasi kekuasaan lewat basis lamanya di Kostrad, Suharto banyak memberikan angin pada perusahaan-perusahaan yang "dihinggapi" saham-saham Yayasan Dharma Putera Kostrad serta yayasan-yayasan TNI/AD yang lain. Setelah meninggalnya Brigjen Sofyar, pengelolaan perusahaan di bawah panji-panji Kostrad diserahkan pada bekas aktivis 1966, Sofyan Wanandi, yang berada dalam kubu Jenderal Ali Murtopo yang bermarkas di CSIS (Centre for Strategic and International Studies ).

Sesudah kubu Ali Murtopo (kelompok Tanah Abang) mulai kehilangan pamor, a.l. karena ketergantungannya pada sejumlah pakar keturunan Cina (Jusuf Wanandi, Harry Tjan Silalahi) serta pengusaha-pengusaha keturunan Cina pula (Liem Sioe Liong, Nyoo Han Siang), Suharto mulai membesarkan kubu CKH (Corps Kehakiman TNI/AD), yakni para jenderal bergelar Sarjana Hukum (Sudharmono, Ali Said, Ismail Saleh, alm. Mudjono) dengan membesarkan yayasan-yayasan Dakab, Dharmais, Supersemar, dan YAMP, sambil mendekati umat Islam lewat proyek-proyek bantuan pembangunan mesjid dan pembiayaan MTQ.

Ketika kubu CKH semakin kuat berakar di Golkar, peranan yayasan-yayasan itu mulai diimbangi Suharto dengan memperlakukan Habibie sebagai sumber dana taktis, sebagaimana ia dulu memanfaatkan Ibnu Sutowo. Dan sebagaimana ia dulu memanfaatkan para pemegang HPH sebagai sumber dana taktis lewat Yayasan Mangadeg yang dibendaharai Sujarwo, Menteri Kehutanan terlama dalam sejarah Orde Baru, di era Habibie Bob Hasan-lah yang diberikan peranan lebih besar untuk menggemukkan trio Dakab, Dharmais, dan Supersemar, lewat kelompok Nusamba yang mulai mengambilalih peranan orang-orang lama yang dulu dekat dengan kelompok CKH dan kelompok Tanah Abang.

Sinerji antara sektor kehutanan dan sektor high tech , yang merupakan andalan Suharto untuk me-nina-bobo-kan rakyat Indonesia lewat proyek-proyek mercusuar seperti pesawat Gatotkaca Habibie dan pesawat jet nasional (yang digugurkan oleh IMF), terlihat dari suntikan Dana Reboisasi ke IPTN. Dana Reboisasi itu, yang dikutip dari para pemegang HPH, dikuasai oleh Masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI) yang diketuai kawan golf Suharto, Bob Hasan. Seperti di zaman Menteri Kehutanan Sujarwo, di zaman "Menteri Kehutanan bayangan" Bob Hasan pengelolaan Dana Reboisasi oleh MPI juga sangat tidak transparan.

Selama dua dasawarsa pertama masa pemerintahannya, anak-anak Suharto sudah dilibatkan dalam berbagai perusahaan yang mengandung saham yayasan yang diketuai orang tua mereka, baik perusahaan yang berafiliasi ke Yayasan Mangadeg (seperti PT Rejo Sari Bumi), maupun yang berafiliasi ke trio Dakab, Dharmais dan Supersemar. Sebab jangan lupa, sebelum mereka membentuk konglomeratnya sendiri, Sigit dan Tutut bersama-sama sudah menguasai 32 % saham Bank Central Asia (BCI), banknya kelompok Salim, sedangkan Sigit sendiri jadi partner Bob Hasan dalam Nusamba.

Dalam kurun waktu itu, Nyonya Tien Suharto sendiri sudah menjadi pemegang saham dan direksi berbagai perusahaan yang berafiliasi ke Mangadeg, Kartika Jaya, Kartika Chandra, dan Hanurata.

Setelah anak-anak Suharto ingin muncul sendiri sebagai "usahawan", artinya, sebagai "kapitalis rente", mulailah mereka dilibatkan dalam kepengurusan yayasan-yayasan yang diketuai orangtua mereka, di mana mereka dengan mudah -- tanpa sorotan pers -- berinteraksi dengan para pembantu Suharto di pemerintahan. Itulah kitchen cabinet di mana banyak keputusan telah digodog sampai matang, sebelum disajikan ke ruang depan di mana kabinet yang resmi bersidang (untuk konsumsi wartawan).

Sesudah konglomerat-konglomerat anak-anak Suharto semakin besar, mulailah Tutut dan Bambang mendirikan yayasan-yayasan mereka sendiri, sambil juga mendirikan perusahaan media massa elektronik dan cetak untuk mempengaruhi opini massa. Dengan dipelopori si anak sulung, Tutut, para P-3 (putra-putri presiden) juga mulai tampil menguasai kepengurusan Golkar, bersama para partner bisnis mereka, seperti Anthony Salim. Sementara itu, ekspansi bisnis mereka semakin menjadi-jadi, yang ikut "menyumbang" pembengkakan hutang swasta Indonesia ke bank-bank asing sebesar 70 milyar dollar AS.

Politik pemerintahan yang begitu personalized inilah yang selama tiga dasawarsa dipupuk lewat yayasan-yayasan Suharto ini. Celakanya, pada saat pembenahan administrasi pemerintahan dan politik negara diperlukan, Suharto bukannya lebih dahulu meminta persetujuan DPR-RI bagi komitmen-komitmennya ke IMF, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUD 1945, di mana pembicaraan tentang syarat-syarat IMF terbuka untuk umum.

Sebaliknya, ia kembali ke "kabinet dapur"nya, dengan mengajak Anthony Salim (putera mahkota kelompok Salim), The Nin King, juragan tekstil dari Pintu Kecil yang dulu ikut membiayai Operasi Khusus Ali Murtopo. Para P-3 (putra-putri Presiden) pun diikutsertakan dalam pembicaraan luarbiasa penting yang dapat menentukan nasib bangsa dan Negara. Sedangkan kehadiran Widjojo Nitisastro dan Radius Prawiro (saudara sepupu Nyonya Tien Suharto) dalam tim inti itu, hanyalah sebagai alat pemikat negara-negara dan bank-bank Barat.

* Kedua, yayasan-yayasan yang telah mewabah ke berbagai bidang usaha dan bergerak hampir di seantero tanah air telah menimbulkan dualisme antara aparatur pemerintah yang resmi versus konglomerat-konglomerat yang secara de facto jauh lebih berkuasa ketimbang aparatur resmi.

* Ketiga, yayasan-yayasan yang sangat besar kekuasaannya ini membaurkan batas-batas antara urusan pribadi dan urusan dinas. Inilah korupsi pada tingkat tertinggi di negara kita, yang jauh lebih besar dari pada skandal Pertamina di pertengahan 1970-an.

* Keempat, proyek-proyek "Bantuan" Presiden (Banpres) dan "Instruksi" Presiden (Inpres) yang dikelola Sekretariat Negara dan Sekdalopbang, yang dananya berasal dari beberapa yayasan yang diketuai Suharto, selain merusak displin anggaran (karena berada di luar APBN) dan melanggar Pasal 23 UUD 1945 (karena tidak dipertanggungjawabkan kepada DPR), juga memupuk kultus individu (karena dana Banpres/Inpres itu seolah-olah berasal dari kantong pribadi Presiden yang begitu dermawan). Berarti, bertolak-belakang dengan komitmen Orde Baru sendiri yang menolak kultus pada presiden yang terdahulu.

* Kelima, yayasan-yayasan ini menciptakan ekonomi biaya tinggi, yang tidak saja mengurangi daya saing produk-produk Indonesia di gelanggang internasional, tapi juga menambah beban rakyat Indonesia dan Timor Leste sebagai pembayar pajak dan cicilan dan bunga hutang luar negeri pemerintah Suharto.

* Keenam, karena yayasan-yayasan ini telah memanfaatkan jasa sejumlah pegawai serta fasilitas pemerintah, mulai dari gedung, personil dan sarana komunikasi Sekretariat Negara oleh YAMP, terminal bandara Sukarno-Hatta oleh Sempati Airlines (milik trio Dakab, Dharmais, Super-semar), pesawat terbang TNI/AU dan kapal TNI/AL untuk modal dan pengembangan usaha peternakan Tapos (sumber dana Yayasan Mangadeg), s/d fasilitas KBRI di Moskow oleh Yayasan Balai Indah dan KBRI di Paramaribo oleh anak perusahaan Yayasan Kemusuk Somenggalan, maka "subsidi terselubung" rakyat Indonesia bagi akumulasi kekayaan keluarga besar Suharto sudah mencapai milyardan rupiah, apabila seluruh jam kerja pegawai dan ongkos sewa fasilitas pemerintah dinilai berdasarkan pasaran tenaga kerja, ruang kantor, serta sarana komunikasi dan transportasi setempat.

* Ketujuh, pada saat yang bersamaan, yayasan-yayasan Suharto telah mengfasilitasi capital outflow dari sebagian besar sarana usaha Negara dan simpanan pegawai negeri dan karyawan perusahaan-perusahaan negara ke rekening-rekening bank keluarga besar Suharto. Keterangannya adalah sebagai berikut:

Dalam fase ekspansi konglomerat-konglomerat yang berafiliasi ke keluarga besar Suharto, dana dari yayasan-yayasan yang langsung dipimpin oleh keluarga Suharto dirasakan tidak cukup, sehingga dana-dana pensiun, dana-dana asuransi tenaga kerja, serta fasilitas Yayasan TVRI dan YDBKS (Depsos) dilibatkan secara habis-habisan sebagai pemegang saham atau sebagai penyedia prasarana dan personalia. Di atas kertas, para pegawai negeri dan perusahaan-perusahaan negara tersebut dapat ikut "kecipratan" keuntungan konglomerat-konglomerat keluarga Suharto. Tapi kenyataannya, akibat kekuasaan yang ada di belakangnya, berbagai instansi negara, seperti TVRI, Pertamina, dan Garuda, telah melaporkan tunggakan-tunggakan rekening perusahaan anak-anak Suharto, sementara Jasa Marga mengeluh tentang pembagian keuntungan tidak adil dari PT Citra Marga Nusaphala Persada.

Kerugian peralatan serta personalia pemerintah itu saat ini sangat diperparah akibat krisis moneter yang sedang kita hadapi. Buat keluarga besar Suharto, krisis moneter ini tidak begitu besar dampaknya, sebab dengan mudah mereka dapat membubarkan semua yayasan keluarga Suharto itu atau menyatakannya bankrut, karena badan hukum semacam ini memang hanya bertanggungjawab kepada pendirinya. Sementara itu, kekayaan pribadi para anggota keluarga besar Suharto, tinggal dialihkan ke luar negeri lewat transaksi perbankan biasa.

* Kedelapan, penggunaan bentuk badan hukum yayasan demi akumulasi kekayaan pribadi, merupakah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tentang yayasan sebagai organisasi nirlaba. Pemilihan bentuk badan hukum yang hanya bertanggungjawab kepada pendirinya ini, barangkali bukan suatu kebetulan. Apalagi selalu tidak jelas apakah yayasan yang bersangkutan, atau ketuanya yang menjadi pemegang saham. Juga tidak ada mekanisme yang secara yuridis memungkinkan para jatim-piatu Trikora atau Operasi Seroja, misalnya, untuk meminta pertanggungjawaban pengurus yayasan yang mengatasnamakan mereka.

* Kesembilan, dengan mengambil-alih Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin), mengubahnya menjadi PT yang menjadi salah satu sumber rezeki trio Dakab, Dharmais, dan Supersemar lewat kelompok Nusamba, yayasan-yayasan Suharto punya andil dalam melumpuhkan gerakan koperasi di Indonesia, khususnya koperasi di kalangan AD, AL, Polri, dan pengusaha batik, yang uangnya kini terbenam dalam PT Bank Bukopin, yang sebentar lagi akan dilebur dalam Bank Nusamba yang baru.


* Kesepuluh, kembali ke soal "subsidi terselubung" rakyat Indonesia demi akumulasi kekayaan keluarga besar Suharto. Subsidi itu tidak terbatas pada penggunaan tenaga dan sarana pemerintah untuk yayasan-yayasan Suharto, melainkan ada yang lebih struktural dengan pengaruh ke kelas bawah di desa maupun kota. Monopoli terigu impor demi memperkaya Yayasan Harapan Kita, telah membantu menggencet nilai-nilai tukar (terms of trade ) petani padi, di samping tekanan Bulog lewat operasi pasarnya. Dumping produk Bogasari dalam bentuk berbagai merek mi kemasan produksi Indofood, di mana rakyat miskin mengalami erosi gizi karena di-nina-bobo-kan oleh nikmatnya supermi dengan rasa ini dan itu. Padahal nilai gizi makanan kemasan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan berbagai jenis makanan murah buatan orang desa.

* Kesebelas, melalui konsesi-konsesi hutan, perkebunan, dan peternakan yang dikuasainya, yayasan-yayasan Suharto ini memberikan contoh buruk kepada rakyat dan aparat pemerintah lainnya, bahwa UUPA 1960, yang menolak pemilikan tanah berlebihan (excessive land-ownership ) maupun pemilikan tanah guntai (absentee landownership ), sebagaimana dituangkan dalam UU Land Reform 1960 serta UU Bagi Hasil 1960, secara de facto tidak berlaku di Indonesia.

* Keduabelas, dengan beroperasi dari gedung Sekretariat Negara, dipimpin oleh pengurus yang terdiri dari pejabat negara yang secara resmi tidak diangkat karena ke-Islam-annya, dan dengan mewajibkan setiap pegawai negeri yang Muslim menyumbang antara Rp 50 dan Rp 1000 sebulan, Yayasan Amalbhakti Muslim Pancasila yang mencari dukungan umat Islam bagi sang presiden dengan "menyumbang" pembangunan mesjid di Indonesia dan Timor Leste, Suharto secara de facto telah memperlakukan Indonesia dan Timor Leste sebagai Negara Islam.

* Ketigabelas, dengan dalih kerjasama antar anggota ASEAN, antar anggota APEC, antar Negara Selatan, dan antara Negara Islam, dan dengan dalih menangkis serangan kelompok-kelompok "anti-integrasi" di luar negeri, sebagian yayasan Suharto, khususnya Yayasan Tiara, Balai Indah, dan Kemusuk Somenggalan telah mengambil-alih tugas Departemen Luar Negeri R.I., sambil memperkaya perusahaan yang berafiliasi ke yayasan-yayasan itu.

* Keempatbelas, keterlibatan sejumlah panti asuhan Seroja dalam penculikan anak-anak yatim piatu Timor Leste, di mana identitas mereka sebagai anak Timor Leste yang beragama Katolik Roma sengaja berusaha dihilangkan (Tomas Alfredo Gandara, komunikasi pribadi, Juli & November 1997; Timor Leste , 15 Okt. 1997), berarti bahwa Suharto, sebagai pembina Yayasan Seroja yang membawahi panti-panti asuhan itu (Sinar Harapan, 16 Juni 1985), terlibat dalam salah satu bentuk genosida menurut Pasal (e) Konvensi Genosida 1948 (Kuper, 1981: 19).

* Kelimabelas, ada indikasi bahwa salah satu yayasan keluarga Suharto, yakni Yayasan Harapan Kita lewat anak perusahaannya, PT Harapan Insani, telah terlibat dalam "pencucian uang" (money laundering ) lewat Vanuatu. Tindak kriminal semacam ini, berada dalam wilayah kekuasaan Interpol, yang berhak secara sefihak melakukan investigasi. Kalau terbukti benar, ini dapat menurunkan derajat Kepala Negara Republik Indonesia menjadi seorang tokoh kriminal tingkat internasional, seperti Manuel Noriega, "orang kuat" Panama yang kini mendekam dalam penjara di AS.

Pertanggungjawaban: ------------------------------ Ketimbang membiarkan keluarga Suharto dan antek-anteknya membentuk yayasan baru, untuk menampung potongan gaji para pejabat serta "susu tante" (sumbangan sukarela tanpa tekanan) lain, lebih baik keuntungan 75 yayasan di atas dikembalikan kepada rakyat, guna menanggulangi krisis moneter sekarang.

Untuk itu, marilah kita saat ini juga meminta pertanggungjawaban keuangan yayasan-yayasan itu, sebelum Suharto akhirnya akan membubarkan berbagai monopoli dan kartel -- kalau ia bersedia berkompromi dengan Badan Moneter Dunia (IMF).

Kompromi semacam itu, tampaknya akan sulit tercapai. Kalaupun saat itu tiba, sudah dapat dipastikan bahwa pembukuan hasil keuntungan berbagai yayasan dari monopoli dan kartel yang dibubarkan, akan lenyap bersama angin lalu. Misalnya, akan ada lantai tertentu dari Gedung Granadi yang "terbakar", seperti "kebakaran" Gedung BI yang lalu, tepat di lantai tempat menyimpan dokumen bank-bank yang sudah dan akan dibubarkan.

Soalnya, kalau keluarga besar Suharto dan antek-anteknya mau membeberkan keuntungan yayasan, monopoli, dan kartel yang mereka kuasai saat ini, kerakusan mereka yang sungguh nauzubillah akan terungkap.

Dalam hal cengkeh saja, misalnya, BPPC telah menumpuk Rp 2,3 trilyun dana hak petani selama empat tahun. Jumlah kerugian petani itu berasal dari Dana Penyertaan petani di KUD sebesar Rp 2000 per kg, uang titipan petani di KUD sebesar Rp 1.900, serta penerimaan petani yang hilang akibat ketidak-efisienan tata niaga cengkeh selama masa kejayaan BPPC (1991-1996) sebesar Rp 541,6 milyar, lebih besar dari dana IDT setiap tahun (INDEF, 1997: ii).

Selain menyangkut kekayaan Rakyat Indonesia dan Timor Leste yang dirampas oleh keluarga besar Suharto, Suharto juga perlu diminta mempertanggungjawabkan berbagai dampak sosial dan politis, serta dampak ekonomis yang lain, sebagaimana diutarakan dalam bagian terdahulu.

Makanya, sikap kita terhadap Tutut dan ayahnya harus tegas: tolak penggalian dana baru untuk mereka kelola melalui suatu yayasan baru maupun lama! Pertanggungjawabkan dulu kekayaan yang sudah terakumulasi melalui 77 yayasan yang sudah ada!

Kecuali kalau ke-77 yayasan itu hanya dimaksudkan untuk memperkaya keluarga Suharto dan antek-anteknya sampai tujuh turunan, dengan berlindung di balik kedok kedermawanan (charity ).

Puri Baru (Newcastle), Kamis, 9 April 1998

Kepustakaan: ------------------ Aditjondro, G.J. (1994). In the Shadow of Mount Ramelau: The Impact of the Occupation of East Timor. Leiden: INDOC. ---------------- (1995). Bali, Jakarta's colony: social and ecological impacts of Jakarta-based conglomerates in Bali's tourism industry. Working Paper No. 58. Perth: Asia Research Centre, Murdoch University. --------------- (1996a). "Man with the right mates," The West Australian, 3 Jan.. ---------------- (1996b). "Big carrots used in Indonesia's diplomatic policy on East Timor," The Nation, Bangkok, Monday, 14 Okt. ---------------- (1997). "Suharto and his family: the looting of East Timor," Green Left Weekly, 3 Sept. ----------------- (1998). "Suharto & sons: crony capitalism, Suharto style," Washington Post, 25 Jan. Akhmadi, Heri (1981). Breaking the chains of oppression of the Indonesian people: defense statement at his trial on charges of insulting the head of state. Translation Series (Publication No. 59). Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University. Borsuk, Richard (1992). "Suharto-linked monopolies face criticism," Asian Wall Street Journal [AWSJ ] Hong Kong, 26 March. -------- (1993). "Businessmen bet on remota island casino," AWSJ, 2 Nov. ------- dan Jay Solomon (1997). "Bakrie to sell Freeport stake to Hasan's Nusamba Mineral," Wall Street Journal Interactive Edition - Asia, 31 Jan. Bourchier, David (1984). Dynamics of dissent in Indonesia: Sawito and the phantom coup. Interim Reports Series. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project. Chalmers, Ian M. (1988). Economic Nationalism and the Third World State: The Political Economy of the Indonesian Automotive Industry, 1950-1984. Thesis Ph.D. pada Australian National University (ANU), Canberra. Gitosardjono, Sukamdani (1974). Riwayat hidup (singkat). Jakarta, 28 Mei. Hiscock, Geoff (1998). "All the way with B.J.," The Australian , 24 Maret. IEFR (1997). Indonesian Capital Market Directory 1997. Jakarta: Institute for Economic and Financial Research (IEFR). INDEF (1997). Tinjauan INDEF atas tata niaga cengkeh. Jakarta: INDEF. Lema, Y.G. (1997). "Sekilas ekonomi Timtim dewasa ini,"Suara Timor Timur , 25 Sept. Loveard, Keith (1996). "Suharto's son rises," Asiaweek, April 12, pp. 34-40. Pangaribuan, Robinson (1995). The Indonesian State Secretariat, 1945-1993. Perth: Asia Research Centre on Social, Political and Economic Change, Murdoch University. Pura, Raphael (1986). "Suharto family tied to Indonesian oil trade," AWSJ, 26 Nov. ------- dan S. Jones (1986a). "Suharto-linked monopolies hobble economy," AWSJ,, 24 Nov. ------------------------(1986b). "Suharto's kin linked with plastics monopoly," AWSJ, 25 Nov. Robison, Richard (1990). Indonesia: the rise of capital. Sydney: Allen & Unwin. Robinson, Paul, Sue Hewitt dan Ian Munro (1997). "Casino -- the biggest game in town," Sunday Age, Melbourne, 6 April. Rustam, Amin and Rudy Ardial (1996/1997). Indonesia Financial Directory 1996-1997. First Edition. Jakarta: PT Admindo Multijaya Promo. Santos, Hernani dan Joao Naia (1997). "O homem de Jakarta em Portugal" (Orang Jakarta di Portugal), O Diabo, 18 Maret. Schwarz, Adam (1991). "A helping hand: Indonesian central bank in bail-out dilemma," Far Eastern Economic Review [FEER ], 16 Mei, hal. 72-73. ------------ & Jonathan Friedland (1991). "Indonesia: Empire of the Son," FEER, 14 Maret 1991, hal. 46-53. Shin, Yoon Hwan (1989). Demystifying the capitalist state: Political patronage, bureaucratic interests, and capitalists-in-formation in Soeharto's Indonesia. Thesis Ph.D. di Universitas Yale, AS. Skephi and IFAW (1996). Asian Forestry Incursions -- Indonesian logging in Surinam: Report on N.V. MUSA Indo-Surinam. Jakarta, Amsterdam, Yarmouth Port: Skephi and IFAW. Smith, Shannon L.D. (1996). Developing Batam: Indonesian political economy under the New Order. Tesis Ph.D. pada ANU di Canberra. Toohey, Brian (1990). "Warren's Indonesian mates," The Eye, Dec. Quarter, hal. 6-9. Vatikiotis, Michael (1990). "Charity begins at home: Indonesian social foundations play major economic role," FEER, 4 Okt. 1990, hal. 62-64. Vriens, Hans (1995). "The grandson also rises," Asia, Inc., Maret, hal. 46-51. Wibisono, Thomas (1994). "Kanindo Group, babak ketiga bisnis Robby Tjahjadi," Bisnis Indonesia , 10 Febr. -------------- (1995). "Timsco Group: bisnis Suyatim Abdulrachman Habibie," Informasi, Monthly Newsletter, No. 1, Januari. Jakarta: PDBI.